DPRD Jember Bentuk Pansus Dukung Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Polres Jember 

Jember, - Masalah narkoba merupakan Maslaah serius yang melibatkan para penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap individu dan masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah narkoba, Satreskoba Polres Jember memberikan usulan usulan kepada DPRD Kabupaten Jember. 

Usulan Satreskoba mendapatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dengan mengambil langkah konkret dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Pansus.

Baca juga: Pimpin SKP Perdana, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan Nasional dan Kedaulatan Bangsa

Dalam Rapat pansus yang dipimpin Wakil Ketua Pansus, David Handoko Seto yang digelar kemarin membahas tentang pembentukan peraturan daerah tentang narkotika baik itu pencegahan maupun penanggulangannya dengan mengundang Sat Resnarkoba Polres Jember, Bakesbangpol Pemkab Jember dan sejumlah relawan anti narkoba. Rabu, (9/11/2023)

Pembentukan Pansus ini merupakan respons serius dari DPRD Jember terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Dari data yang dihimpun Polres Jember terdapat 283 kasus di tahun 2022 , dan turun menjadi 173 kasus di tahun 2023 ini.

Baca juga: Hendri Kampai: Sugiono, Dari Prajurit TNI hingga Diplomat Terkemuka Indonesia

Dikatakan oleh Kasat Reskoba Polres Jember IPTU Nurmansyah, "DPR mendukung atas usulan Satreskoba tentang regulasi Kabupaten Jember untuk membentuk badan narkotika Kabupaten, kemudian rumah rehabilitasi bagi pengguna psikotropika dan narkotika itu sendiri",

Alhamdulillah dari hasil rapat pansus itu akan ditentukan akhir bulan ini oleh ketua dari anggota DPR yang akan ditentukan dan akan diajukan kepada Bupati Kabupaten Jember, pungkas Nurmansyah. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Umumkan Menteri Negara dalam Pemerintahan Periode 2024-2029

Sementara itu DPRD Kabupaten Jember akan selalu memantau usulan dari Sat Resnarkoba mengenai penanggulangan narkoba yang akan dijadikan peraturan daerah yang diharapkan penanggulangan penanggulangan narkoba ini dapat dialokasikan dari APBD. Masalah Narkoba merupakan tanggung jawab kita semua bersama stakeholder yang ada, ” jelas David.(AR)